TINDAK PIDANA PENGGELAPAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999

“Tindak Pidana Penggelapan Terhadap Objek Jaminan Fidusia
Berdasarkan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999” merupakan judul skripsi ini sebagai berikut:Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam Kasus Penggelapan Objek Jaminan Fidusia yang Mengalihkkan,Mengadaikan dan Menyewakan benda menurut Undang�undang Nomor 42 Tahun 1999 dan: Bagaimanakah Analisis yuridis kasus penggelapan objek jamin an fidusia berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang�Undang Nomor 42 Tahun 1999. Dalam Penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative dan Yuridis empiris. Bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pemberi fidusia dalam kasus penggelapan objek jaminan fidusia telah diatur pasal 23 ayat (2) dan dapat terancam sanksi pidana sesuai dengan pasal 36 Undang-undang jaminan fidusia, berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan demikian penyelesaian hukum yang terbaik ialah dengan menekankan upaya perlindungan hukum yang bersifat refresif Sedangkan analisis bahwa, majelis hakim pengadilan negri Palembang mengatakan bahwa terkait kasus penggelapan objek jaminan fidusia sudah tepat apabilah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan karena
telah memenuhi beberpa unsur-unsur penggelapan yang diantaranya mengakui barang milik sendiri dan melawan hukum dan ketentuan pasal 36 undang�undang Nomor 42 tahun 1999 sudah tepat dalam pemberian sanksi tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia karena objek tersebut telah dialihkan kepada orang lain kemudian di jualkanya dengan status mengakui sebagai barang milik sendiri. Sehingga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan karena masih berstatus sebagai jaminan
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penggelapan, Perlindungan Hukum