POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGGAN KEJAHATAN SIBER BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI

Penelitian ini membahas politik hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan siber berbasis
deepfake
, khususnya dari aspek pencurian data pribadi.
Teknologi
Artificial Intelligence
(AI) telah memberikan manfaat yang signifikan
dalam berbagai aspek kehidupan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku
kejahatan untuk melakukan penyalahgunaan, seperti manipulasi data pribadi
menggunakan
deepfake.
Saat ini, regulasi yang mengatur penyalahgunaan
deepfake di Indonesia masih terbatas, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam
menjerat pelaku kejahatan ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep politik hukum
pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai
dasar hukum, namun belum cukup spesifik dalam mengatur tindak pidana
deepfake. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum pidana yang lebih
komprehensif, termasuk pengakuan AI sebagai subjek hukum serta penambahan
ketentuan khusus mengenai
deepfake
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Kata Kunci: Politik Hukum Pidana, Kejahatan Siber,
Deepfake,
Pencurian Data
Pribadi,
Artificial Intelligence.