AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) YANG DILAKUKAN DIBAWAH TANGAN

Adapun permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pengalihan hak tanggungan pada KPR, serta apakah akibat hukum pengalihan hak tanggungan pada KPR yang dilakukan dibawah tangan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis
normatif yaitu melalui kajian peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang dapat dirumuskan adalah KPR merupakan produk dari bank untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah secara kredit. Dalam perjalannya KPR sendiri banyak mengalami kendala atau permasalahan karena masih banyak pihak debitur yang mangkir dalam pembayaran KPR atau wanprestasi, yang disebabkan oleh banyak faktor. Karena itulah untuk menghindari sanksi yang didapat jika wanprestasi, debitur akan pengalihkan
kreditnya kepada pihak lain. Pengalihan ini disebut juga over kredit, over kredit ini bisa dilakukan melalui badan resmi yaitu bank dan notaris. Akan tetapi ada juga yang melakukan over kredit secara bawah tangan atau saling percaya yang dimana akan mengakibatkan masalah untuk kedepannya.
Kata Kunci: Akibat Hukum, Over Kredit, KPR Bermasalah