ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pidana kerja sosial ini merupakan pidana baru pada Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis mengangkat permasalahan dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pidana Kerja Sosial Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Dengan permasalahan yang timbul bagaimana penerapan pidana kerja sosial dalam KUHP baru? Serta apakah bisa memenuhi tujuan pemidanaan?. Dalam penulisan ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil dari
permasalahan, penerapan pidana kerja sosial sudah masuk dalam pasal 85 KUHP baru, yang menjelaskan syarat penerapan. Secara prinsip pidana kerja sosial ini merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Kehadirannya memang membutuhkan kesiapan yang sangat matang termasuk kesiapan dalam pengawasan, pembimbingan, sumber daya manusia, sraana dan pra sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya agar dapat menjadi alternatif pidana
jangka pendek yang efektif dan optimal. Peran aktif hakim yang dapat menentukan layak atau tidaknya suatu tindak pidana yang bisa dijatuhkan pidana kerja sosial ini.
Sosialisasi dan pemahaman tentang pidana kerja sosial pada pasal 85 KUHP baru,harus diperjelas dengan menentukan Peraturan Pelaksana (PP) supaya dapat dilaksanakan secara optimal dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang
kurang akan pengetahuan akan hukum, karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga negara.
Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Alternatif, Penerapan