PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN

Penerapan asas itikad baik merupakan faktor yang penting dalam perjanjian sewa menyewa sehingga penyewa maupun yang menyewakan yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak
beritikad baik patut merasakan akibat ketidakjujurannya tersebut.Itikad baik dapat dilihat pada waktu mulainya perbuatan hukum tersebut atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban – kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum.
Adapun permaslahan dalam tulisan ini adalah bagaimana bentuk penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan dan apakah sanksi hukum apabila terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan.
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.
Penerapan asas itikad dalam perjanjian sewa menyewa kendaraan haruslah diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat syahnya perjanjian atau setelah negosiasi. Pemberlakukan asas itikad baik ini, secara implisit diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah mengakui bahwa itikad baik sudah harus ada
sebelum ditandatangani perjanjian, sehingga janji-janji pra kontrak dapat diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi, apabila janji tersebut diingkari.
Kata kunci : Itikad Baik, Perjanjian, Sewa Menyewa