EXISTENSI SURAT ELEKTRONIK SCREENSHOT DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

M. ENDRAWAN, 18 10 0005 (2024) EXISTENSI SURAT ELEKTRONIK SCREENSHOT DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, UNIVERSITAS IBA.

[thumbnail of M. ENDRAWAN 18 10 0005] Text (M. ENDRAWAN 18 10 0005)
Halaman Depan.pdf - Published Version

Download (434kB)
[thumbnail of M. ENDRAWAN 18 10 0005] Text (M. ENDRAWAN 18 10 0005)
SKRIPSI WAWAN full BAB.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (419kB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berbarangan dengan
perkembangan tindak pidana yang klasik menjadi lebih modern. Jejak (path) aktivitas pengguna computer tersebut, dapat berupa barang bukti bukti elektronik seperti data komputer, dokumen elektronik, email, maupun catatan transaksi rekening sehingga alat bukti tidak hanya terbatas pada keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa, akan tetapi mencakup informasi dan dokumen yang tersimpan secara elektronik.Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini Bagaimana Existensi Surat Elektronik Screenshoot Dalam Transaksi Bisnis Secara Elektronik.
Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Bagaimana Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik Screenshoot Dalam Persidangan Perkara ?
1 Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris didukung penelitian normatif. Sedangkan Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Pembuktian merupakan satu aspek yang memegang peranan sentral dalam suatu proses peradilan. Dalam teori pembuktian di Indonesia, KUHAP menggunakan sistem negatif Wettelijk yaitu hakim terikat pada alat bukti minimum ditambah keyakinan dalam arti setidak-tidaknya ada dua alat bukti. Kekuatan Surat Elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimana menysaratkan informasi elektronik/ dokumen elektronik sah adalah dengan menggunakan sistem elektronik yang telah diverifikasi secara elektronik oleh pemerintah.
Kata kunci: Teknologi, elektronik, alat bukti

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum Ekonomi & Bisnis
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Ekonomi & Bisnis
Depositing User: Unnamed user with email herlizatilalia44@gmail.com
Date Deposited: 13 Sep 2024 04:19
Last Modified: 13 Sep 2024 04:19
URI: https://repositori.iba.ac.id/id/eprint/73

Actions (login required)

View Item
View Item