PROSES PENYELESAIAN KASUS PENYEROBOTAN TANAH MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA

Semakin maraknya Sengketa Konflik Tanah yang tidak berkeadilan dalam
proses penyelesaiannya, maka penulis mengangkat judul skripsi “Proses
Penyelesaian Kasus Penyerobotan Tanah Melalui Sistem Pradilan Pidana”.
Dengan permasalahan yang timbul, bagaimana proses penyelesaian kasus
penyerobotan tanah melalui system peradilan pidana? dan apakah factor yang
melatar belakangi terjadinya penyerobotan tanah?. Dalam penulisan ini
menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil pembahasan terhadap
proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah melalui system pradilan pidana.
Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat
(4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi barang siapa
dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak
tanah belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai
hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu, dengan ancaman sangsi pidana
paling lama empat tahun penjara.
Untuk mencapai proses penyelesaian kasus penyerobotan tanah yang
berkeadilan, lebih cepat, lebih murah dan menjadi win-win solution diupayakan
sebaik-baiknya menggunakan jalur mediasi. pengintegrasian mediasi kedalam
proses beracara dipengadilan dapat menjadi salah satu instrument yang cukup
efektif. Sehingga hukum pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk
melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan masyarakat. Maka
patutlah pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan
bijaksana, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu
Langkah kebijakan policy yang merupakan bagian dari politik hukum
(penegakan hukum), politik hukum pidana, politik criminal, dan politik social.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyerobotan, Tanah.