ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MODUS BALAP LIAR BERDASARKAN UNDANG – UNDANG LLAJ DAN KUHP

Dalam kasus perjudian yang dijalankan melalui modus praktik balap
liar, menarik untuk ditelaah karna adanya celah pemberian hukum terhadap pelaku
tersebut, dimana pelaku balap liar tersebut hanya dikenakan hukuman pelanggaran
saja tetapi tidak dikenakan hukuman dari perjudian tersebut, sehingga adanya
kesempatan para pelaku untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Dalam kajian
ini, penulis mengidentifikasi beberapa asas penting dalam hukum pidana, seperti
asas legalitas dan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi landasan bagi
penegakan hukum yang adil dan efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini
mencakup tentang bagaimana perspektif normatif dalam analisis perundang –
undangan yang mengatur tindak pidana perjudian dengan modus balap liar serta
apa saja bentuk dan unsur – unsur tindak pidana perjudian dengan konteks balap
liar, dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan
perundang – undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Untuk dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian, terdapat beberapa unsur yang
harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP. Dengan demikian,
dalam perspektif normatif, tindak pidana perjudian dengan modus balap liar dapat
dijerat dengan dua kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang pelanggaran
lalu lintas terkait balap liar, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 303 dan 303 bis yang mengatur tentang tindak pidana perjudian.
Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan melalui
modus balap liar merupakan bentuk pelanggaran hukum yang memiliki dimensi
ganda: pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran pidana umum. Oleh karena itu,
Perlu ada penerapan hukum secara berlapis (cumulative charging) dalam
penanganan kasus balap liar yang bermuatan perjudian. Kombinasi penerapan UU
No. 22 Tahun 2009 dan Pasal 303 KUHP, penting untuk memberikan efek jera
dan menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut menyentuh lebih dari satu norma
hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam upaya meningkatkan
efektivitas sistem hukum pidana di Indonesia.
Kata Kunci : Tindak Pidana, Perjudian, Balap Liar, Analisis Hukum