ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 252 TENTANG PIDANA SANTET PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Judul dari penulisan skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Pasal
252 Tentang Pidana Santet Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Praktik santet sering kali
disalahgunakan untuk tujuan-tujuan negatif, seperti mencelakai orang lain,
baik secara mental maupun fisik. Rumusan masalah adalah sebagai
berikut:1. Bagaimana Analisis Hukum Pasal 252 tentang pidana santet pada
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)? ;2. Bagaimana Penegakan Hukum Oleh Aparat
Penegak Hukum Terhadap Pasal 252 Dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif.
Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan: 1. bahwa belum ada alat bukti
mengenai tindak pidana santet yang ditentukan pada Pasal 184 ayat (1)
KUHAP. Sehingga untuk pemenuhan alat bukti sebagaimana yang telah
diatur dalam Pasal 184 KUHAP akan menjadi tantangan bagi korban dan
aparat penegak hukum. Adapun bukti petunjuk yang dapat digunakan
berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 adalah bukti
elektronik. 2. aturan mengenai pidana santet pada Pasal 252 KUHP ini sulit
untuk diimplementasikan, dikarenakan istilah yang digunakan dalam Pasal
252 pada KUHP baru masih sangat umum dan menimbulkan pengertian
yang multitafsir. Adapun rekomendasi adalah 1. pemerintah harus
memperjelas definisi dan unsur-unsur tindak pidana santet, agar tidak
menimbulkan pengertian yang multitafsir. 2. menyusun peraturan
pelaksana, pemerintah perlu membuat aturan detail mengenai tahapan
penanganan kasus.
Kata kunci : Santet, KUHP, Alat Bukti.