PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA HOTEL TERHADAP DISPARITAS TARIF SEWA HOTEL PADA APLIKASI ONLINE BOOKING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Hotel
Terhadap Disparitas Tarif Sewa Hotel Pada Aplikasi Online Booking Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".
Penelitian ini membahas disparitas tarif sewa hotel antara harga yang tertera di
aplikasi online booking dan harga saat check-in langsung yang kerap merugikan
konsumen. Pelaku usaha hotel menyediakan layanan akomodasi, sedangkan
konsumen berhak mendapatkan layanan sesuai perjanjian. Aplikasi online
booking berperan sebagai perantara yang bekerja sama dengan pemilik hotel
melalui perjanjian kemitraan. Dalam praktiknya, kerap terjadi perbedaan harga,
permintaan biaya tambahan, pembatalan sepihak, serta proses pengembalian dana
yang lambat dan tidak transparan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya
potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
pelaku usaha berkewajiban untuk mematuhi perjanjian serta memberikan
informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen Salah satu contohnya
adalah kasus konsumen bernama Fillia yang gagal mendapatkan refund sesuai
kebijakan setelah membatalkan pemesanan kamar melalui aplikasi OYO, di mana
proses refund melebihi batas waktu yang dijanjikan. Rumusan masalah dalam
penelitian ini mencakup bentuk perlindungan hukum bagi konsumen serta
mekanisme penyelesaian hukum atas kerugian yang timbul akibat disparitas tarif,
dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang�undangan dan konseptual.. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya transparansi
informasi harga serta perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif
melalui Internal Dispute Resolution (IDR), dan jika tidak tercapai, dapat
dilanjutkan melalui BPKN atau BPSK. Diharapkan penelitian ini dapat
meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dalam transaksi digital.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Disparitas Tarif, Online Booking,
Undang-Undang Perlindungan Konsumen