PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DALAM PEMBINAAN : KAJIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Skripsi ini berjudul “perlindungan hak narapidana perempuan dalam
pembinaan Kajian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan”. Penelitian ini membahas tentang perlindungan
hak narapidana perempuan yang harus di penuhi sesuai dengan kodratnya.
Perempuan merupakan kelompok demografi rentan di sistem
pemasyarakatan, yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial
yang berbeda dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Dalam Undang�Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak Warga Binaan, namun implementasi hak-hak tersebut menghadapi
banyak tantangan, dan beberapa lembaga pemasyarakatan gagal menerapkan
peraturan tersebut. Seperti, laporan Komnas HAM, menemukan bahwa
beberapa lembaga pemasyarakatan perempuan di wilayah Yogyakarta, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Lampung, Bali, dan Banten
tidak memiliki psikolog internal yang menyediakan layanan kesehatan
mental, yang secara jelas bertentangan dengan Pasal 9 (b) Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan dan pasal 14 angka (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Penelitian ini membahas implementasi
hukum terutama pada pasal 9 UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan.
Hambatan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam proses
rehabilitasi narapidana perempuan dengan pendekatan hukum normatif yang
berdasarkan pada regulasi, dokumen hukum, serta analisis kasus. Tujuan dari
penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan hukum dalam rehabilitasi
narapidana perempuan dan mengenali tantangan yang muncul dalam
penerapannya di lembaga pemasyarakatan khusus perempuan. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa ada ketidaksesuaian antara norma hukum
yang ada dan praktik di lapangan terhadap implementasi UU Nomor 22/2022
Tentang Pemasyarakatan menunjukkan adanya ketimpangan signifikan
antara ketentuan normatif yang progresif dengan praktik di lapangan, serta
terdapat faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sebagian besar
disebabkan oleh elemen struktural yang menghambat penerapan undang�undang dan masalah normatif yang juga menjadi penyebab utama karena
adanya kekurangan norma yang relevan dengan kebutuhan khusus
perempuan. Pelaksanaan norma membutuhkan perbaikan aspek normatif
seperti PP Nomor 32/1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan dan aspek struktural, dengan adanya dukungan politik yang
kuat, distribusi sumber daya yang cukup, serta kolaborasi yang harmonis
antara berbagai pihak untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang benar�benar memenuhi hak perempuan yang secara kodrat berbeda dengan
narapidana laki-laki dan sensitif gender terhadap narapidana perempuan di
Indonesia..
Kata Kunci : Narapidana Perempuan, Pemasyarakatan, Hak Asasi
Manusia, UU Nomor 22/2022 Tentang Pemasyarakatan, Gender.