ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 156/Pid.B/2024/PN.Plg DALAM PENGURUSAN MASUK KEPOLISIAN

Skripsi ini berjudul Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg Dalam Pengurusan masuk Kepolisian.
Kasus ini menarik untuk ditelaah karena mencerminkan adanya penyimpangan
hukum dalam proses rekrutmen calon anggota Polri yang seharusnya bersih,
transparan, akuntabel, dan humanis. Terdakwa, yang bukan bagian dari institusi
kepolisian, menjanjikan kepada korban dapat meluluskan anaknya menjadi anggota
Polri dengan imbalan sejumlah uang yang pada akhirnya tidak dikembalikan.
Permasalahan skripsi ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 156/Pid.B/2024/PN.Plg, serta bagaimana
pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
156/Pid.B/2024/PN.Plg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan
yang mencakup bahan hukum primer seperti KUHP, Perkapolri, dan Putusan
Pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur dan pendapat para ahli
hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggambarkan fakta-fakta
hukum, unsur-unsur pidana, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana yang
relevan, seperti teori strict liability, responsibility, dan accountability. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan
adalah teori responsibilty dan accountability, karena hukum pidana menerapkan
asas culpabilitas, Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini didasarkan pada
kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab secara hukum serta adanya
kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal
372 dan 378 KUHP tentang tindak pidana penggelapan dan penipuan. Majelis
Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun
enam bulan kepada terdakwa. Seharusnya majelis hakim memberikan hukuman
dengan melihat pada pasal 65 yang mengharuskan jika ada dua pasal yang
maksimal pidananya sama, maka harus mengambil satu saja dan ditambah
sepertiganya. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 5 tahun 3 bulan serta
membebankan ganti rugi uang korban setelah terdakwa keluar dari penjara. Upaya
non penal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan
media sosial, bahwa rekruitmen anggota kepolisian tidaklah dimintai biaya (gratis).
Lembaga Kepolisian disarankan lebih transparan dalam pelaksanaan rekruitmen
anggota polri. Lembaga kepolisian harus tegas jika ada Oknum anggota kepolisian
yang ikut terlibat. berikan pemecatan dan laporkan ke pengadilan supaya diberikan
sanksi pidana yang lebih berat. Dengan demikian diharapkan masyarakat sadar akan
hukum.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Pertanggungjawaban Pidana, Rekrutmen
Polri, Putusan Pengadilan