ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

PUTRI OKTAVIA, 21 10 0026 (2025) ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL. Diploma thesis, UNIVERSITAS IBA.

[thumbnail of PUTRI OKTAVIA 21 10 0026] Text (PUTRI OKTAVIA 21 10 0026)
cd baru putri .pdf - Published Version

Download (1MB)
[thumbnail of PUTRI OKTAVIA 21 10 0026] Text (PUTRI OKTAVIA 21 10 0026)
cd baru putri file 2 (1).pdf - Published Version

Download (401kB)

Abstract

Judul penelitian ini adalah "Analisis Tindak Pidana Pelecehan Verbal
(Catcalling) Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Pelecehan Seksual". Penelitian ini mengkaji pelecehan verbal
(catcalling) yang bertentangan dengan norma moral. Catcalling merupakan jenis
pelecehan yang dapat membuat korban merasa tidak nyaman, terancam, atau tidak
aman, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022. Saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak secara tegas
menyatakan bahwa catcalling termasuk pelecehan non-verbal. Penelitian ini
mempertanyakan: Bagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Kekerasan Seksual mengatur pelecehan verbal (catcalling)? Selain itu,
mengapa pelaku catcalling tidak dihukum sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yang
berfokus pada aturan dan gagasan hukum. Hasil penelitian menunjukan
Implementasi Pasal 5 UU 12/2022 Tentang Pelecehan Verbal belum sepenuhnya
optimal, hal ini disebabkan terdapat perbedaan antara apa yang seharusnya terjadi
(das dsollen) dan apa yang sebenarnya terjadi (das sein). Implemntasi juga
terhalang oleh berbagai hambatan, seperti hambatan yuridis dikarnakan dalam
kausus pelecehan verbal sulit untuk melakukan pembuktian, hambatan sosiologi
meliputi prosedur yang kompleks karna kordinasi antar lembaga yang kurang
optimal serta hambatan sosiologi yang membuat korban takut untuk melapor karna
stigma sosial dan ketakutan terhadap realitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan
penyusunan petunjuk pelaksanaan yang operasional, pelatihan sensitif gender bagi
penegak hukum, prosedur pelaporan yang ramah korban, dan peningkatan
kesadaran hukum.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Pidana
Depositing User: Unnamed user with email herlizatilalia44@gmail.com
Date Deposited: 10 Oct 2025 06:48
Last Modified: 10 Oct 2025 06:48
URI: https://repositori.iba.ac.id/id/eprint/428

Actions (login required)

View Item
View Item