PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PRAKTIK PREMANISME DENGAN MODUS ORMAS DALAM TINDAK PIDANA PEMERASAN MENURUT PASAL 368 KUHP

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam praktik
premanisme yang menggunakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai sarana
atau modus dalam melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam
Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fokus kajian terletak
pada dua aspek utama, yaitu: (1) bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku yang menggunakan identitas ormas untuk melakukan pemerasan, serta (2)
faktor-faktor yang menyebabkan maraknya fenomena tersebut dalam masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif bentuk
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan perspektif hukum pidana
nasional, serta mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya
premanisme yang disamarkan melalui kedok ormas. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang
(statute approach), melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan
dan literatur hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pemerasan oleh individu yang
mengatasnamakan ormas memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan
Pasal 368 KUHP. Pertanggungjawaban pidana secara umum dibebankan kepada
individu pelaku, namun jika terbukti bahwa badan hukum memperoleh keuntungan
dari pemerasan tsb dan terlibat, maka ormas sebagai korporasi juga dikenakani
pertanggungjawaban pidana. Penanggulangan fenomena ini membutuhkan strategi
yang komprehensif, baik melalui pendekatan hukum represif maupun preventif,
termasuk pengawasan ketat terhadap aktivitas ormas dan peningkatan kesadaran
hukum masyarakat, serta revitalisasi regulasi terkait pertanggungjawaban pidana
bagi badan hukum dan ormas yang terlibat pemerasan.
Kata Kunci: Premanisme, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerasan,
Pertanggungjawaban Pidana, Pasal 368 KUHP