PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) DI KOTA PALEMBANG

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dikota Palembang”. Kurir adalah bagian dari jasa layanan pengiriman barang, hubungan yang terjadi antara perusahaan e-commerce dengan kurir adalah hubungan kemitraan. Kurir sebagai pihak ketiga perlu mendapat kepastian serta perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1, dan berdasarkan pasal 15 ayat 1 Undang-undang ITE yang menyebutkan masih ada pelanggaran atau masalah ketika melakukan transaksi elektronik. Dalam praktek posisi kurir sering di mintai tanggungjawab atas kesalahan penjual seperti kasus kurir COD yang diancam dan ditodongkan sebilah pedang karena konsumen memaksa untuk mengembalikan uangnya lantaran barang yang di pesan tidak sesuai, sedangkan Posisi kurir adalah sebagai orang ketiga diantara perusahaan ekspedisi dan konsumen. Maka permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan barang oleh konsumen menggunakan sistem cash on delivery (COD) di kota Palembang serta bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara konsumen dengan kurir cash on delivery (COD) di kota Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan barang oleh konsumen menggunakan sistem pembaaran cash on delivery (COD) dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara kurir dan konsumen.
Hasil dari pembahasan ini bahwa terdapat kedudukan kurir dalam sistem pembayaran COD yang menggantikan perusahaan jasa pengiriman barang dalam memberikan kuasa yang diberikan oleh penjual kepadanya dalam hal pengiriman barang kepada pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata tentang pemberian kuasa, kurir juga berperan sebagai penerima titipan untuk mengirim barang kepada pembeli sebagaimana diatur 1382-1456 KUHPerdata tentang pembayaran, perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kurir dalam sistem COD transaksi elektronik adalah sebagai menjamin bahwa ketidaksesuaian atau kesalahan terhadap barang yang dipesan bukan merupakan tanggungjawab kurir, apabila hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan kurir sebagaimana diatur dalam Pasal 1708 KUHPerdata, terhadap kerugian yang dialami oleh kurir, wajib digantikan dan dipertanggungjawabkan oleh penjual, bentuk penyelesaian sengketa antara kurir dan pembeli adalah dengan cara damai atau komunikasi langsung antara kurir dan pembeli atau
biasanya pembeli melakukan retur/pengembalian barang melalui kurir apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ketentuan konsumen.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Kurir, Transaksi Elektronik.