PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH BERDASARKAN KODE ETIK PROFESI NOTARIS DAN UU NOMOR 2 TAHUN 2014 ATAS PERUBAHAN UU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Sertipikat hak atas tanah pada umumnya merupakan suatu surat bukti yang menegaskan bahwa pemegang telah mendaftarkan tanahnya. Melihat fungsi sertifikat sebagai alat bukti yang kuat hendaknya Notaris dalam membuatnya hatus benar-benar memperhatikan keabsahananya karena apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan sertifikat tersebut berarti Notari tersebut telah melanggar kode etiknya. Terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris tersebut akan dikenakan sanksi hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun permasalahan dalam skripsi adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap sertifikat yang dibuatnya dan bagaimana bentuk sanksi yang dapat diterapkan kepada Notaris yang melakukan pemalsuan dokumen sertifikat tanah menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang�Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Metode penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan dalam pengumpulan data, penulis akan melakukan penelitian melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris Dari penulisan ini disimpulkan Simpulan , adapun sanksi yang dikenakan kepada Notaris dapat dilihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu dikenakan sanksi administrasi, yang berupa , teguran lisan, teguran tertulis; pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat
Kata Kunci : Notaris, Sertifikat,Sanksi Hukum