ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PID.SUS ANAK/2021/PN.PLG)

Judul dari penulisan skripsi ini adalah: “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg)”. Adapun permasalahan yang Penulis angkat dalam skripsi ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara
tindak pidana persetubuhan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Plg yang dilakukan anak terhadap anak serta bagaimana analisis kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus�Anak/2021/PN.Plg.Dalam penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan berdasarkan
bahan-bahan hukum dari berbagai literatur, serta kajian peraturan perundang�undangan itu sendiri, sehingga penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa: 1) Hakim dalam
menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta dakwaan jaksa peuntut umum, telah sesuai dengan menjatuhkan pidana menurut ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 2) Salah satu poin putusannya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila anak diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Artinya, sudah selayaknya pidana denda yang dijatuhkan digantikan dengan pelatihan kerja.Rekomendasi dari penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dapat melakukan pengkajian secara mendalam terhadap Undang-Undang yang berkaitan. Hal ini berguna supaya proses pemidanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pemidanaan bukan hanya memberi efek jera bagi pelakunya, tetapi dalam prosesnya tetap tidak melanggar hak-hak pelaku
itu sendiri.