UPAYA HUKUM DEBITUR TERHADAP WANPRESTASI JUAL BELI ONLINE BEDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi secara elektronik, pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan system komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan computer global atau internet. dalam peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan tidak lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce, dimana cukup dengan adanya perikatan diantara para pihak maka perjanjian sudah terbentuk. Kondisi seperti ini tentu saja dapat menimbulkan
berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya, antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara penyelesaian terhadap kasus jual beli online berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran terhadap kasus jual beli online itu.Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan didukung oleh penelitian empiris, dengan mempergunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.Kesimpulan dari penelitian ini dimana cara penyelesaian jika terjadi kasus wanprestasi jual beli online terdapat dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Adapun sanksi hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi dalam jual beli online
terdapat dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 1243 KUHPerdata.
Kata Kunci: Peneyelesaian Sengketa, Jual Beli Online, Wanprestasi.