IMPLEMENTASI REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta orang pada kelompok usia 10 hingga 59 tahun. Mirisnya, kalangan pelajar dan mahasiswa menyumbang angka pengguna narkoba di Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu, untuk mencegah meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika ini perlu disusun langkah�langkah strategis untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Langkah – langkah tersebut tertuang di dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan di dalam undang-undang ini juga terdapat strategi penyelamatan pecandu narkoba melalui rehabilitasi medis dan social. Menurut Badan Narkotika Nasional Sumsel Pada tahun 2019 terdapat 1599 jumlah tindak pidana (JTP) narkotika dan terdapat 444 data penyalahguna narkoba yang melapor dan mendapatkan layanan rehabilitasi,
sedangkan di tahun 2020 terdapat 1851 JTP narkotika dan hanya 403 yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi. Dengan demikian jumlah tindak pidana narkotika dalam dua tahun tersebut meningkat cukup tinggi namun program rehabilitasi yang diatur dalam UU 39 Tahun 2009 Pasal 54 masih sangat rendah. Dalam praktek sarana pemulihan melalui Rehabilitasi bagi poencandu narkoba masih belum otimal. Untuk mengetahui
permasalahan ini penulis akan mendalami bagaimana Implementasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Pasal 54 No.35 tahun 2009 di Kota Palembang? Apa
Kendala Impelementasi Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika Menurut Undang�undang No.35 Tahun 2009 di Kota Palembang? Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Adapun untuk penetapan rehabilitasi terlebih dalu harus melalui beberapa tahapan yang di mulai melalui kepolisian, dan pengadilan yaitu kuasa hakim hingga di tetapkannya hukuman penjara atau cukup dengan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika atau bisa juga dengan laporan oleh keluarga penyalahguna narkotika itu sendiri. Walaupun strategi ini cukup efektif tidak menutup kemungkinan implementasi rehabilitasi ini berjalan dengan optimal, dikarenakan ada beberapa kendala yang harus dihadapi seperti kurangnya sarana prasarana, jauhnya lokasi dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang rehabilitasi, hal inilah yang sering terjadi dan mengakibatkan hanya sedikit korban penyalahguna narkotika yang menjalani rehabilitasi. Maka dari itu, dari hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, guna
terlaksananya tugas dan fungsi rehabilitasi secara efektif dan efisien, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, baik jumlah maupun jenisnya, termasuk tata letak dan lokasi pusat rehabilitasi yang disesuaikan dengan kebutuhan baik Rehabilitasi Pemerintah maupun yang Swasta. Jadi selagi prasarana, lokasi dan yang lainnya belum memadai maka implementasi Rehabilitasi kurang optimal dan peraturan Pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tidak terlaksana dengan baik, untuk itu peran pemerintah disini sangat dibutuhkan.
Kata kunci : Implementasi,Rehabilitasi korban penyalahguna narkoba, Fungsi.