PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA ILEGAL CONTENT SEBAGAI KEJAHATAN PEMBOHONGAN PUBLIK MAYANTARA (CYBER CRIME) PADA IKLAN PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (ITE)

Skripsi ini yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ilegal Content Sebagai kejahatan Pembohongan Publik Mayantara (Cybercrime) Pada Iklan Pinjaman Online Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)”. Tuntutan ekonomi dengan biaya hidup yang semakin tinggi adalah salah satu pemicu maraknya penggunaan pinjaman online di masyarakat. Berbagai cara penawaran dilakukan oleh perusahaan penyalur pinjaman online agar masyarakat tertarik, termasuk dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum seperti ilegal content sebagai kejahatan pembohongan publik Cybercrime. Dari sinilah tumbuh permasalahan. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana ilegal content pada iklan pinjaman online berdasarkan Pasal 43 ayat f dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang (ITE). dan Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan sanksi tindak pidana ilegal content pembohongan publik pada iklan pinjaman online Pasal 43 ayat f dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis normative. Dari hasil penelitian sudah ada aturan yang mengatur tentang sanksi ilegal content pembohongan publik pada iklan pinjaman online ilegal yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang (ITE) dalam penerapan aturannya sudah tepat, dimana dalam penerapannya menggunakan asas hukum lex specialis derogat legi generalis dalam hal ini UU ITE yang bersifat khusus. Sedangakn POJK No. 77/POJK.01/2016 dalam penerapan nya masih belum cukup mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan pinjaman online ilegal, sehingga perlu pembentukan undang-undang secara khusus yang mengatur pinjaman online ilegal. Sedangkan kendala dalam penerapan sanksi pembohongan publik pada iklan pinjaman online adalah masih banyaknya perusahaan pinjaman
online ilegal yang melanggar aturan POJK No.77/POJK.01/2016 yang tidak mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh OJK, selain itu proses penegakan hukum dalam koordinasinya antar lembaga juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi. Diharapkan dalam hal ini OJK mempunyai komitmen dalam memeberikan perlindungan kepada konsumen.
Kata Kunci: Penerapan sanksi, Ilegal conten, Pinjaman online