PENERAPAN PASAL 81 AYAT (1) DAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DALAM SUATU PERUSAHAAN

Tenaga kerja saat ini bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Perempuan bekerja di Indonesia saat ini sudah cenderung meningkat jumlahnya. Sebagai tenaga kerja perempuan timbul hak-hak istimewa salah satunya cuti haid dan cuti melahirkan sebagaimana diatur dalam Pasal 81
ayat 1 dan Pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam suatu perusahaan dan apakah hambatan-hambatan dalam penerapan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan
perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan dalam suatu perusahaan. Metode penelitan digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif, sehingga penelitan ini melihat dua sisi, yaitu pendekatan yuridis empiris berupa penerapan dan kondisi nyata dilapangandan juga yuridis normatif berupa (peraturan perundang-undangan).
Simpulan, penerapan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hubungannya dengan masih sering diabaikan oleh publik, baik pekerja maupun perusahaan. Haid dan keguguran bisa saja merupakan hal yang sepele tetapi tidak selalu demikian karena masih banyak orang yang membutuhkan hak tersebut.
Lagipula ketika suatu hal sudah diatur dalam undang-undang maka hal yang diatur tersebut merupakan suatu hal yang dan sudah seharusnya diterapkan.Rekomendasi bagi pihak pemerintah terutama Dinas Tenaga Kerja perlu melakukan sosialisasi bagi pekerja dalam lingkungan perusahaan terkait
dengan hak cuti baik cuti haid maupun cuti akibat keguguran.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perempuan, Perusahaan