PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM TRANSAKSI PENCAIRAN LIMIT SALDO PAYLATER NASABAH DI APLIKASI PINJAMAN ONLINE MELALUI JASA PRAKTIK GESEK TUNAI

Skripsi ini berjudul “Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Transaksi Pencairan Limit Saldo Paylater Nasabah Di Aplikasi Pinjaman Online Melalui Jasa Praktik Gesek Tunai” Pinjaman online merupakan bentuk kemajuan financial technology (fintech) yang menawarkan fitur PayLater. Banyak nasabah melakukan Gesek Tunai paylater melalui jasa gestun dengan membuat kesepakatan yang dikenal dengan istilah asas konsensualisme. Bank Indonesia (BI). menganggap gestun kartu kredit sebagai aktivitas ilegal, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/11/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan PBI No.14/2/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). Meskipun gestun termasuk ke dalam tindakan yang ilegal, Namun praktik gestun hanya dikenakan sanksi administrasi dan belum masuk ke dalam
kategori tindak pidana.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data berbentuk studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa studi pustaka dan data sekunder wawancara. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan gesek tunai, khususnya pada penerapan asas konsensualisme dalam pencairan limit paylater melalui praktik gestun. Analisis keseluruhan data, fakta dan informasi yang di peroleh dari hasil penelitian dilakukan melalui penelitian normatif yang penyajiannya dilakukan secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan asas konsensualisme pada praktik gesek tunai paylater yang dibuat @gestunbyyintan.com tersebut tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata, karena Bank Indonesia menganggap gesek tunai sebagai kegiatan ilegal dengan demikian kesepakatan tersebut batal demi hukum. Adapun sanksi hukum yaitu: Wanprestasi karena bertentangan dengan perjanjian paylater tentang larangan limit paylater dicairkan dalam bentuk uang. Sedangkan dampak yang ditimbulkan membuat pihak (kreditur) atau Lembaga keuangan menjadi terganggu jika presentase kredit macet Non�Performing Loan (NPL) diluar batas yang direkomendasikan, yang berdampak kepada reputasi perusahaan dan memperbesar biaya cadangan Penghapusan Piutang. Diharapkan pihak OJK dan lembaga pembiayaan dapat berkolaborasi memberantas praktik transaksi gesek tunai paylater karena peraturan hukum yang ada hanya sebatas sanksi administrasi, sehingga masih banyak yang melakukan
praktik gesek tunai paylater. Serta kepada pihak debitur agar memanfaatkan fitur paylater sesuai fungsinya agar tidak menimbulkan akibat hukum.
Kata kunci: Asas Konsensualisme, Paylater, Gesek Tunai.