SANKSI HUKUM TERHADAP PENGELOLA PERUMAHAN YANG MELANGGAR ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN

Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1.Bagaimana sanksi hukum pengelolah yang ingkar janji terhadap perjanjian
yang telah di sepakati. 2. Bagaimana penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian perumahan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang�undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa sanksi hukum bagi pengelolah perumahan yang ingkar janji terhadap perjanjian yang telah di atur berdasarkan Undang-Undang konsumen Pasal 62 dan pasal 134 jo pasal 151 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Payung hukum dalam penerapan asas keseimbangan
dalam perjanjian perumahan adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Kata Kunci : Sanksi hukum, penerapan asas keseimbangan dan
perlindungan hukum.