ANALISIS YURIDIS PERIZINAN BERBASIS RISIKO DALAM UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAPASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM PERDATA

Penerapan sistem perizinan berbasis risiko merupakan salah satu bentuk reformasi hukum yang dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja guna meningkatkan kemudahan berusaha dan menciptakan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perizinan berbasis risiko terhadap asas kepastian hukum dalam hukum perdata serta mengkaji akibat hukum terhadap perjanjian perdata yang tidak memenuhi ketentuan perizinan berbasis risiko. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan berbasis risiko memberikan kejelasan mengenai jenis perizinan yang harus dipenuhi sesuai tingkat risiko kegiatan usaha sehingga mendukung terwujudnya kepastian hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan berbasis
risiko dapat berimplikasi terhadap keabsahan hubungan hukum perdata karena berpotensi tidak memenuhi syarat sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penerapan sistem perizinan berbasis risiko memiliki peran penting dalam menciptakan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hubungan perdata.
Kata Kunci: Perizinan Berbasis Risiko, Kepastian Hukum, Hukum Perdata, Perjanjian, Cipta Kerja.