PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI

M. ARIF MAHESA, 22 10 0012 (2026) PERLINDUNGAN HAK PERDATA SERTA HAK ATAS GANTI KERUGIAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK BENCANA ALAM AKIBAT DEFORESTASI. Diploma thesis, UNIVERSITAS IBA.

[thumbnail of M. ARIF MAHESA 22 10 0012] Text (M. ARIF MAHESA 22 10 0012)
SKRIPSI M ARIF MAHESA.pdf - Published Version

Download (1MB)
[thumbnail of M. ARIF MAHESA 22 10 0012] Text (M. ARIF MAHESA 22 10 0012)
SKRIPSI_ M Arif Mahesa.pdf - Published Version

Download (1MB)

Abstract

Deforestasi yang mengakibatkan bencana alam tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak keperdataan masyarakat. Secara normatif, Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menjamin hak korban bencana memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur kewajiban menjaga
kelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam praktik masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaannya sehingga perlindungan hak keperdataan serta pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak
bencana akibat deforestasi belum terlaksana secara optimal. Permasalahan tersebut menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak-hak keperdataan korban bencana alam serta menganalisis perlindungan hukum dan hak atas ganti kerugian masyarakat akibat deforestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban bencana akibat deforestasi memiliki hak atas perlindungan hukum, pemenuhan
kebutuhan dasar, pemulihan, serta hak menuntut ganti kerugian apabila terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata. Perlindungan hukum diberikan melalui upaya preventif dan represif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif, pengawasan terhadap deforestasi, serta optimalisasi tanggung jawab pemerintah dan pelaku perusakan lingkungan guna
mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak keperdataan masyarakat secara berkelanjutan..
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kperdataan, Ganti Kerugian, Deforestasi, Bencana Alam.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Fakultas Hukum > Hukum Ekonomi & Bisnis
Divisions: Fakultas Hukum > Hukum Ekonomi & Bisnis
Depositing User: Unnamed user with email herlizatilalia44@gmail.com
Date Deposited: 14 Oct 2026 05:23
Last Modified: 14 Oct 2026 05:23
URI: https://repositori.iba.ac.id/id/eprint/590

Actions (login required)

View Item
View Item