TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF UU NO 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya fenomena salah tangkap (error in persona atau disqualification in person) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. meskipun Indonesia telah melakukan langkah progresif
dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara pidana (KUHAP Baru) untuk meminimalisir abuse of power, dalam realitas sosiologis masih terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (das sollen) dengan praktik penegakan hukum (das sein).Korban salah tangkap mengalami kerugian multidimensi, baik fisik, psikologis, maupun hancurnya martabat social , penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 serta mengkaji bentuk pemulihan keadaan kembali (restitutio in integrum) yang diberikan oleh negara.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). sumber data utama berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer,sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 176 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025 membawa paradigma baru yang lebih akuntabel. Regulasi ini memperluas
spektrum rehabilitasi (sosial, medis, psikologis, pemberdayaan, dan reintegrasi sosial) serta mengkriminalisasi tindakan abuse of power aparat melalui Pasal 278 sebagai bentuk akuntabilitas personal (individual criminal responsibility). Pemulihan yang diberikan negara dianalisis melalui kesetaraan formal dan kesetaraan substantif (keadilan proporsional) karena derajat dampak kerusakan yang diderita setiap korban berbeda-beda secara kontekstual di masyarakat.