KEKUATAN HUKUM BUKTI DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Lahirnya alat bukti elektronik ini paling tidak telah menjangkau kemajuan atau perkembangan teknologi. Selain itu dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce
mempunyai basis legalnya.Dalam perkembangannya, pada perjanjian e-commerce tidak menutup kemungkinan timbulnya berbagai perbuatan yang melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Permaslahan dalam skripsi ini
adalah bagaimana kekuatan hukum dokumen elektronik dalam hal terjadinya transaksi e-commerce melalui elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi Dan Transaksi Elektronik dan bagaimana bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi e-commerce . Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas�asas hukum dan perbandingan hukum. Kesimpulan dalam skripsi ini adapun bentuk upaya hukum yang diajukan para pihak apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi e-commerce melalui penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase) atau litigasi (gugatan perdata ke pengadilan) dengan mengacu pada KUHPerdata (Pasal 1243-1252) dan Pasal 38, dan Pasal 39 UU ITE, serta mengajukan aduan ke lembaga terkait seperti Kominfo atau OJK untuk pemulihan hak, ganti rugi, atau
pemutusan kontrak.
Kata kunci : Kekuatan hukum, dokumen elektrtonik, E-commerce